Pemerintah menilai keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) sebagai fase baru dalam diplomasi terkait Palestina. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut posisi ini sebagai “sejarah baru” karena memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif, bukan sekadar menyatakan sikap politik.
Meutya menyampaikan pandangannya dalam program Blak-blakan detikcom pada Jumat (20/2/2026). Ia menilai selama ini pendekatan Indonesia terhadap isu Palestina banyak muncul dalam bentuk kecaman di forum internasional, termasuk di PBB, ketika terjadi serangan atau eskalasi konflik.
Menurutnya, pola tersebut penting namun punya keterbatasan. Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, misalnya melalui dukungan logistik dan pembangunan rumah sakit. Namun, Meutya menekankan bahwa tanpa wadah dan forum yang tepat, ruang gerak itu tidak bisa berkembang menjadi keterlibatan operasional yang lebih besar.
Di titik itulah BoP dianggap membuka jalur baru. Meutya mengatakan selama ini Indonesia “tidak mungkin tiba-tiba” mengirim pasukan atau terlibat dalam struktur misi tanpa mandat dan mekanisme internasional yang jelas. Karena itu, bergabung dalam BoP dipandang sebagai pintu bagi peran yang lebih strategis.
Salah satu bagian yang paling menonjol adalah rencana Indonesia mengirim 8.000 pasukan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga disebut ditunjuk sebagai wakil komandan dalam misi International Stabilization Force (ISF). Bagi Meutya, kombinasi jumlah pasukan dan posisi kepemimpinan ini mengubah posisi Indonesia dari pendukung moral menjadi aktor yang ikut menentukan arah operasi kemanusiaan.
Ia menekankan bahwa misi kemanusiaan di wilayah konflik tidak hanya dijalankan oleh satu negara. Karena banyak tentara dari berbagai negara terlibat, maka kepemimpinan dan “say” dalam komando menjadi penting. Meutya menilai penunjukan Indonesia memberi pengaruh yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan lapangan, termasuk dalam konteks bantuan dan stabilisasi.
Meutya juga mengaitkan hal itu dengan hasil pertemuan pertama BoP yang disebut berlangsung di Amerika. Ia mengatakan ada rasa lega dan bangga ketika melihat hasil pertemuan tersebut, karena menunjukkan Indonesia bisa masuk ke ruang yang sebelumnya sulit ditembus oleh jalur diplomasi konvensional.
Baginya, langkah ini merupakan lompatan besar. Indonesia, kata Meutya, tidak bisa terus berada di posisi “penonton” dalam isu global yang berdampak luas, apalagi ketika konstitusi mengamanatkan peran aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Di sisi komunikasi publik, istilah “sejarah baru” yang ia pakai bukan sekadar retorika. Ia ingin menegaskan bahwa model keterlibatan Indonesia tidak lagi hanya reaktif—mengutuk setelah terjadi peristiwa—melainkan proaktif dengan masuk ke struktur yang bisa memengaruhi jalannya misi.
Dengan masuknya Indonesia ke Board of Peace, perhatian publik kini bergeser pada tahap implementasi: bagaimana mandat dijalankan, bagaimana koordinasi pasukan dilakukan, serta bagaimana Indonesia menjaga konsistensi dukungan kemanusiaan untuk Palestina di tengah dinamika internasional. Meutya menutup pesannya dengan nada tegas: “It’s a big step dan sudah saatnya.”
