Pemerintah Australia menyatakan keinginan untuk mengembalikan Pelabuhan Darwin ke bawah kendali nasional setelah hampir satu dekade dikelola perusahaan asal China melalui skema sewa jangka panjang. Isu ini kembali menguat setelah Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan komitmen tersebut dalam kunjungannya ke Timor Leste pada 28 Januari 2026.
Albanese menilai penguasaan kembali Pelabuhan Darwin sebagai langkah strategis demi kepentingan nasional Australia. Menurutnya, aset infrastruktur penting tersebut seharusnya berada di bawah kendali Canberra, mengingat peran vital pelabuhan itu dalam jalur perdagangan dan keamanan kawasan utara Australia.
Pelabuhan Darwin sebelumnya disewakan kepada Landbridge Corporation pada 2015 dengan nilai sekitar 355 juta dolar AS untuk masa kontrak selama 99 tahun. Kesepakatan tersebut dibuat oleh Pemerintah Northern Territory tanpa memerlukan persetujuan langsung dari pemerintah federal saat itu, ketika Australia dipimpin oleh pemerintahan Partai Liberal.
Rencana Australia untuk mengambil alih kembali pengelolaan pelabuhan tersebut langsung mendapat respons dari Beijing. Duta Besar China untuk Australia menyatakan bahwa pemerintahnya siap mengambil langkah untuk melindungi kepentingan perusahaan China jika Canberra memaksa perubahan kepemilikan atau pengelolaan pelabuhan. Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kerja sama investasi dan perdagangan antara perusahaan China dan wilayah Australia.
Pernyataan serupa disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, yang menegaskan bahwa Landbridge memperoleh hak sewa melalui mekanisme pasar yang sah. Oleh karena itu, menurut Beijing, hak dan kepentingan perusahaan tersebut harus dihormati sepenuhnya.
Hingga kini, pihak Landbridge Australia belum memberikan pernyataan resmi terkait wacana pengambilalihan tersebut. Namun pada November lalu, perusahaan menyebut kondisi keuangan Pelabuhan Darwin berada dalam posisi yang stabil.
Isu pengelolaan pelabuhan ini kembali mencuat sejak kampanye pemilu Australia tahun lalu, ketika baik Partai Buruh maupun koalisi oposisi sama-sama menyoroti potensi risiko keamanan nasional dari kepemilikan asing atas aset strategis tersebut. Kekhawatiran ini semakin menguat karena Pelabuhan Darwin berlokasi dekat fasilitas militer Australia dan menjadi bagian penting dalam kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Kesepakatan sewa tahun 2015 ditandatangani beberapa tahun setelah Amerika Serikat mulai menempatkan pasukan marinir secara bergilir di Darwin. Bahkan, mantan Presiden AS Barack Obama kala itu secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap perjanjian tersebut. Sejak itu, Australia dan AS juga memperluas fasilitas pangkalan udara di wilayah utara untuk mendukung pengerahan pesawat pembom Amerika.
Meski ketegangan politik meningkat, China tetap menjadi mitra dagang terbesar Australia. Pada tahun fiskal 2025, perdagangan barang dan jasa antara kedua negara mencapai sekitar 217 miliar dolar AS, atau sekitar 24 persen dari total nilai perdagangan Australia. Kondisi ini membuat langkah Canberra terkait Pelabuhan Darwin dinilai akan memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang luas.
