Pemerintah Kota Bandung mulai menjalankan Operasi atau Imbauan Simpatik bagi pendatang baru yang masuk setelah Lebaran Idulfitri 2026. Kegiatan ini dipimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai langkah untuk memastikan setiap warga pendatang tercatat secara administratif, sehingga pelayanan publik di Kota Bandung dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa peningkatan mobilitas pasca-Lebaran harus direspons dengan pendataan yang rapi. Menurutnya, administrasi kependudukan bukan sekadar formalitas atau kewajiban administratif, melainkan kebutuhan dasar agar hak dan kewajiban setiap warga yang datang ke Bandung dapat dipenuhi dengan baik.
Farhan juga menekankan bahwa data penduduk yang akurat akan membantu pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan merata. Dalam konteks kota besar seperti Bandung, arus kedatangan penduduk nonpermanen tidak bisa diperlakukan seadanya. Kalau data kependudukan berantakan, layanan publik bisa ikut bingung, dan yang kena imbas tetap warga juga.
Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar, menjelaskan bahwa kegiatan imbauan simpatik difokuskan lebih dulu di tiga titik kedatangan utama. Lokasi tersebut meliputi Stasiun Kiaracondong, Terminal Cicaheum, dan Terminal Leuwipanjang. Tiga titik ini dipilih karena menjadi pintu masuk penting bagi pendatang yang datang ke Kota Kembang.
Di lokasi tersebut, petugas bukan hanya memberikan imbauan, tetapi juga membuka pelayanan langsung. Pendatang dapat memperoleh informasi terkait pendaftaran penduduk nonpermanen serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Dengan model jemput bola seperti ini, pemerintah kota berusaha mengurangi jarak antara kebijakan dan kebutuhan warga di lapangan.
Tatang menyebut bahwa pelaksanaan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen. Artinya, kegiatan ini bukan program spontan musiman, melainkan bagian dari sistem nasional yang dirancang untuk memastikan mobilitas penduduk tetap tertib secara administratif.
Namun pendataan tidak berhenti di terminal dan stasiun saja. Setelah tahap awal di pintu masuk kota, Disdukcapil akan melanjutkan kegiatan sampai tingkat kewilayahan, termasuk RW. Dalam tahap ini, pendataan akan melibatkan aparat setempat serta memanfaatkan sumber data LaCI RW agar keberadaan penduduk nonpermanen bisa dipantau lebih akurat.
Langkah sampai ke level RW ini menjadi strategi penting karena tidak semua pendatang langsung mengurus dokumen sesaat setelah tiba. Sebagian baru menetap sementara, tinggal bersama kerabat, atau langsung masuk ke lingkungan permukiman. Dengan pelibatan unsur kewilayahan, pemerintah berharap pendataan tidak bolong-bolong dan bisa menangkap kondisi nyata di lapangan.
Melalui sinergi antara pelayanan di titik kedatangan dan penguatan data di wilayah, Disdukcapil Kota Bandung optimistis basis data kependudukan akan semakin valid. Bagi pemerintah, validitas data bukan cuma soal angka di komputer, tetapi fondasi penting untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Sederhananya, Bandung tetap kota terbuka, tapi tamunya tetap perlu “lapor dulu”, biar urusan kota tidak berubah jadi tebak-tebakan.
