Pemerintah Kota Bandung memastikan pasokan bahan bakar minyak di wilayahnya masih dalam kondisi aman pasca-Lebaran. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, hingga saat ini Pertamina menjamin distribusi BBM tetap berjalan normal dan belum ada tanda-tanda kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Kepastian ini menjadi penenang di tengah kekhawatiran publik soal isu krisis energi yang sempat ramai dibicarakan.
Farhan menyampaikan bahwa untuk urusan energi, pemerintah daerah masih menunggu arah kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, meski stok BBM aman, Pemkot Bandung belum bisa buru-buru memutuskan langkah lanjutan terkait wacana penghematan energi, termasuk penerapan work from home bagi aparatur sipil negara maupun pembelajaran jarak jauh di sekolah.
“Pertamina menjamin bahwa kita masih akan ada pasokan BBM. Dan tidak ada tanda-tanda kenaikan harga BBM subsidi,” ujar Farhan di Bandung pada Rabu, 25 Maret 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa kondisi logistik energi di level kota sejauh ini masih terkendali, sehingga belum ada alasan untuk mengambil keputusan ekstrem secara mendadak.
Namun, persoalan berikutnya bukan soal stok bahan bakar saja. Farhan menjelaskan bahwa Pemkot Bandung masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum menentukan apakah skema WFH dan PJJ memang akan diberlakukan. Menurutnya, kebijakan seperti ini tidak bisa diambil sembarangan karena menyangkut aktivitas pemerintahan, sekolah, dan mobilitas masyarakat secara luas.
Situasi makin menarik karena muncul perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar menyarankan pola kerja fleksibel berbasis work from anywhere dilakukan setiap Kamis, sedangkan pemerintah pusat disebut mengarah pada penerapan hari Jumat. Perbedaan ini membuat Pemkot Bandung memilih bersikap hati-hati sambil mengkaji kondisi di lapangan.
Farhan menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan aturan jika nanti sudah ada dasar resmi yang jelas. Akan tetapi, ia belum ingin memastikan hari pelaksanaan ataupun bentuk kebijakan yang akan diambil. Selain mempertimbangkan pola kerja ASN, Pemkot juga menelaah kemungkinan apakah sekolah-sekolah di Kota Bandung perlu menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan penghematan BBM.
Pendekatan yang diambil Pemkot Bandung menunjukkan bahwa keputusan soal WFH dan PJJ tidak hanya bergantung pada satu faktor. Ada kebutuhan untuk menyesuaikan antara arahan pusat, rekomendasi provinsi, kesiapan birokrasi, dan kondisi nyata masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah kota tampak lebih memilih rem dulu sebentar ketimbang langsung injak gas kebijakan tanpa peta yang jelas.
Dengan demikian, posisi resmi Pemkot Bandung saat ini cukup tegas di dua hal. Pertama, stok BBM di Kota Bandung masih aman dan terkendali. Kedua, keputusan terkait WFH ASN dan PJJ sekolah belum ditetapkan karena masih menunggu juklak, juknis, dan hasil kajian lebih lanjut. Bagi warga, pesan utamanya sederhana: bahan bakar masih tersedia, tapi soal kerja dari rumah dan sekolah daring, sabar dulu, pemerintah masih menyusun langkah agar tidak asal putuskan.
