Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk membuka ruang dialog dengan Majelis Ulama Indonesia menyusul permintaan agar Indonesia menarik diri dari Dewan Perdamaian internasional atau Board of Peace (BoP). Istana menegaskan bahwa komunikasi langsung diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait posisi dan kepentingan strategis Indonesia di forum tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati pandangan dan kritik yang disampaikan MUI. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BoP bukanlah keputusan tanpa pertimbangan, melainkan bagian dari langkah diplomasi aktif yang diambil negara.
Prasetyo menilai dialog menjadi jalan terbaik untuk menjelaskan alasan pemerintah bergabung dengan BoP, termasuk tujuan jangka panjang yang ingin dicapai Indonesia melalui forum tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa keikutsertaan Indonesia dipahami sebagai sarana menyampaikan sikap resmi negara, khususnya terkait isu kemerdekaan Palestina, langsung di meja perundingan internasional.
Ia menegaskan bahwa berada di dalam forum justru memberi peluang bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan bangsa Palestina secara lebih efektif. Tanpa keterlibatan langsung, ruang untuk memengaruhi keputusan dan arah diskusi internasional dinilai akan semakin terbatas.
Sebelumnya, MUI menyampaikan keberatan keras terhadap keanggotaan Indonesia di BoP. Melalui Wakil Ketua Umum M Cholil Nafis, MUI menilai forum tersebut bermasalah karena melibatkan Perdana Menteri Israel tanpa kehadiran perwakilan Palestina. MUI juga menyoroti adanya kewajiban iuran keanggotaan serta menganggap BoP berpotensi melanggengkan praktik neokolonialisme.
Menanggapi isu iuran, Prasetyo menyatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi administratif yang lazim dalam organisasi internasional dan menjadi bagian dari komitmen keanggotaan.
Indonesia sendiri resmi menjadi anggota Board of Peace setelah Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Pemerintah meyakini kehadiran Indonesia di dalam BoP akan memperkuat posisi tawar diplomatik dalam mendorong solusi dua negara serta menjaga konsistensi sikap luar negeri Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
