Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan menerapkan pemutakhiran data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dengan rentang waktu yang jelas. Ia menilai, proses penonaktifan kepesertaan perlu diberi jeda tertentu agar masyarakat tidak mengalami “kejutan”, terutama ketika membutuhkan layanan kesehatan dan baru mengetahui statusnya sudah berubah.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta pada Senin (9/2/2026). Ia menyoroti adanya anomali perubahan data PBI JKN pada Februari 2026. Dalam kondisi normal, rata-rata penonaktifan peserta biasanya berada di kisaran satu juta orang. Namun pada Februari 2026, jumlah kepesertaan yang dinonaktifkan disebut mencapai 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total peserta PBI JKN yang berada di angka 98 juta jiwa.
Menurut Purbaya, lonjakan itu memicu kegaduhan karena dampaknya sangat luas dan banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan iuran. Ia menilai, pembaruan data memang penting untuk memastikan program tepat sasaran, tetapi cara implementasinya perlu dirancang agar tidak mengganggu akses layanan kesehatan yang sedang dibutuhkan masyarakat.
Secara prinsip, Purbaya menyebut pemutakhiran data PBI JKN merupakan langkah untuk memperbaiki kualitas tata kelola program JKN. Tujuannya agar bantuan iuran benar-benar melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembaruan data seharusnya tidak menimbulkan keributan. Ia menilai, masalahnya bukan pada niat memperbaiki akurasi penerima, melainkan pada ritme dan komunikasi kebijakan yang membuat perubahan terasa mendadak.
Karena itu, ia menyarankan penonaktifan dilakukan bertahap dengan memberikan jangka waktu dua hingga tiga bulan, disertai sosialisasi yang memadai. Dengan skema seperti ini, masyarakat punya waktu untuk melakukan mitigasi, misalnya memastikan status kepesertaan, menyiapkan jalur alternatif sesuai ketentuan, atau memperbarui data bila masih memenuhi syarat. Purbaya menekankan, jangan sampai warga yang sedang menjalani perawatan—misalnya untuk tindakan berulang seperti cuci darah—mendadak dinyatakan tidak lagi eligible saat hendak mengakses layanan.
Di sisi lain, ia berharap penentuan jumlah peserta PBI JKN ke depan dilakukan lebih hati-hati dan terukur. Menurutnya, yang harus diutamakan adalah ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta keberlanjutan program JKN. Purbaya menyampaikan bahwa bila prosedur berjalan jelas, seharusnya kendala kepesertaan bisa ditekan dan kegaduhan bisa dihindari.
Ia juga mengimbau BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan hambatan operasional, manajemen, maupun masalah sosialisasi yang berpotensi menimbulkan polemik. Baginya, lonjakan angka penonaktifan seperti yang terjadi pada Februari 2026 perlu “diperhalus” agar tidak menimbulkan kejutan serupa di masa mendatang. Dengan jeda waktu yang realistis dan komunikasi yang rapi, pemutakhiran data bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan rasa aman masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
