Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tingkat Kota sebagai forum untuk memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, pada Senin, 30 Maret 2026 ini diarahkan untuk menajamkan fokus pembangunan kawasan urban, terutama yang menyentuh layanan publik dan persoalan lingkungan permukiman.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menekankan bahwa keberhasilan program unggulan kota tidak akan tercapai tanpa kerja tim yang solid. Dalam arahannya, ia menyinggung pentingnya pendekatan kerja yang cerdas, target yang jelas dan terukur, serta keterlibatan banyak pihak, termasuk akademisi dan sektor swasta melalui skema creative financing. Intinya sederhana, program tidak boleh cuma keren di slide presentasi, tetapi harus punya dampak nyata untuk warga.
Pada Rakorwil tersebut, Pemkot Jakbar memperkenalkan lima Program Prioritas Kolaboratif Tahun 2026 dengan tema besar “Jaga Jakarta”. Seluruh program dirancang sebagai intervensi multi-sektor yang akan berjalan mulai April hingga Desember 2026. Fokusnya pun bukan hal-hal kecil, melainkan persoalan urban yang selama ini terus berulang dan menuntut solusi lintas bidang.
Program pertama menyasar penataan kawasan ODF atau Open Defecation Free di Kelurahan Tomang. Intervensinya berfokus pada pembangunan MCK komunal secara kolaboratif untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan di kawasan padat. Ini menjadi langkah penting karena isu sanitasi dasar sering kali terdengar sepele, padahal dampaknya sangat besar bagi kualitas hidup, kesehatan, dan martabat warga.
Program kedua diarahkan ke penataan kawasan industri konveksi “BERSINAR” di Tambora. Kawasan ini akan ditata agar industri rumahan menjadi lebih sehat, aman, dan memberi perlindungan sosial yang lebih baik kepada para pekerja. Dengan kata lain, Pemkot ingin mendorong sektor ekonomi lokal tumbuh tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan orang-orang yang menggerakkannya dari balik mesin jahit dan ruang kerja sempit.
Program ketiga adalah mitigasi banjir dan genangan berbasis komunitas, yang akan dilakukan melalui pembuatan lubang biopori dan pembersihan sedimen saluran secara serentak. Sementara program keempat menargetkan pengurangan sampah dari sumber dengan mengoptimalkan Bank Sampah RW agar beban ke Bantar Gebang dapat ditekan hingga 70 persen. Dua agenda ini menunjukkan bahwa penanganan banjir dan sampah di Jakbar tidak lagi hanya mau ditaruh di pundak petugas, tetapi juga didorong agar menjadi gerakan bersama warga.
Program kelima menyasar pencegahan tawuran dan kekerasan melalui penguatan ketahanan keluarga dan pemanfaatan ruang terbuka untuk aktivitas positif bagi anak muda. Pendekatan ini cukup menarik karena tidak semata mengandalkan penindakan, tetapi mencoba menyentuh akar persoalan sosial melalui keluarga dan lingkungan. Kadang anak muda butuh ruang main, bukan cuma ruang dimarahi.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan, Wali Kota meminta camat dan lurah melakukan sosialisasi berjenjang hingga tingkat RT dan RW. Program-program unggulan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 6 April mendatang, dengan salah satu langkah awal berupa kerja bakti massal di sepanjang Jalan Tubagus Angke pada 12 April sebagai bagian dari mitigasi banjir. Dalam forum yang sama, Kantor Pertanahan Jakarta Barat juga memperkenalkan layanan keliling “CANTIK” sebagai bentuk jemput bola konsultasi pertanahan. Semua ini menunjukkan satu hal: Jakbar sedang mencoba bergerak lebih terpadu, bukan sekadar sibuk masing-masing lalu berharap masalahnya selesai sendiri.
