Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran baru yang menegaskan satu prinsip: rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status kepesertaan JKN/BPJS-nya sedang nonaktif sementara. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah urusan administrasi menghambat penanganan medis, terutama untuk pasien yang membutuhkan tindakan segera.
Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 11 Februari 2026 dengan nomor HK.02.02/D/539/2026 oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Latar belakangnya adalah munculnya kasus pasien peserta PBI yang mengalami kendala layanan karena kepesertaan dinonaktifkan setelah pemutakhiran data.
Inti aturan ini jelas: selama pasien membutuhkan pelayanan sesuai indikasi medis, fasilitas layanan kesehatan—termasuk rumah sakit—wajib memberikan layanan. Administrasi tidak boleh menjadi alasan penolakan ketika kondisi pasien menuntut tindakan.
Dalam edaran itu juga diatur rentang waktu perlindungan. Rumah sakit dilarang menolak pasien dengan status nonaktif sementara paling lama tiga bulan sejak status tersebut dinyatakan nonaktif. Selama periode itu, layanan tetap harus mengikuti standar profesi dan prosedur yang berlaku.
Prioritas utama adalah kegawatdaruratan dan tindakan medis esensial yang menyelamatkan nyawa serta mencegah kecacatan. Kemenkes juga menyoroti pasien yang membutuhkan layanan rutin dan katastropik, seperti hemodialisa, terapi kanker, serta layanan berat lainnya, agar tidak terputus hanya karena masalah status kepesertaan.
Selain pelayanan medis, rumah sakit tetap diminta menjalankan administrasi secara tertib: pencatatan, pengkodean diagnosis dan tindakan, pelaporan, sampai pengajuan klaim sesuai mekanisme yang berlaku. Jadi arahnya bukan “abaikan administrasi”, tetapi “jangan jadikan administrasi sebagai penghalang layanan”.
Edaran tersebut juga mendorong koordinasi aktif antara faskes dan BPJS Kesehatan untuk verifikasi status peserta dan penjaminan pembiayaan. Di lapangan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan ikut melakukan pembinaan dan membantu penyelesaian kendala operasional.
Kemenkes menyatakan akan melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menindaklanjuti laporan terkait penolakan pasien. Pesan besarnya adalah negara harus hadir memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.
Bagi masyarakat, kebijakan ini menjadi pegangan penting: ketika pasien butuh penanganan medis, pelayanan seharusnya tetap berjalan. Jika ada kendala status, penyelesaiannya dilakukan paralel melalui koordinasi, bukan dengan menghentikan layanan.
