Donald Trump kembali mengeraskan nada soal tarif setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan penggunaan kewenangan darurat untuk memberlakukan tarif tertentu bertentangan dengan hukum. Alih-alih melunakkan sikap, Trump justru memberi sinyal “balasan” dengan mendorong tarif impor yang lebih tinggi menjelang pidato kenegaraan pada 24 Februari.
Reaksi cepat tersebut menggambarkan pola lama Trump: tidak suka terlihat kalah dan cenderung menjadikan tarif sebagai alat utama kebijakan ekonomi. Namun langkah agresif ini juga membawa risiko politik bagi Partai Republik, terutama ketika pemilu paruh waktu semakin dekat dan isu biaya hidup menjadi sorotan publik.
Di sisi ekonomi, kebijakan tarif yang terus berubah menambah ketidakpastian bagi pelaku pasar. Trump meyakini tarif akan membuka periode kemakmuran dan memulihkan industri, tetapi para pengkritik mengingatkan tarif pada akhirnya dapat membebani konsumen melalui harga barang impor yang lebih mahal.
Setelah putusan pengadilan, perdebatan beralih pada dasar hukum apa yang masih bisa dipakai. Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan inti putusan adalah presiden tidak dapat memakai IEEPA—International Emergency Economic Powers Act—untuk langkah tersebut. Namun, menurut Bessent, pemerintah masih memiliki yurisdiksi lain dan akan menggunakan jalur alternatif sebagai “jembatan” sambil membangun mekanisme yang lebih tahan uji.
Di kubu oposisi, Senator Demokrat Andy Kim mendorong rancangan undang-undang yang bertujuan mengganti konsumen dari biaya tambahan akibat tarif. Dorongan ini dibaca sebagai strategi politik untuk menekan Partai Republik, sekaligus memanfaatkan sentimen publik yang tidak selalu ramah terhadap tarif.
Pengamat menilai ada dua alasan mengapa Trump sulit melepaskan tarif. Pertama, ia mempercayai tarif hampir sebagai kredo—keyakinan yang tetap kuat meski banyak bukti menyebut tarif bekerja seperti pajak yang akhirnya ditanggung konsumen. Ia sering mengaitkan kemunduran “sabuk industri” sebagai pembenaran atas proteksionisme yang ia suarakan sejak dekade 1980-an.
Trump juga beberapa kali mengklaim tarifnya efektif, meski ada data yang menunjukkan defisit perdagangan tahunan tidak turun secara berarti dan pekerjaan manufaktur masih menghadapi tekanan. Kritik semacam ini jarang mengubah pandangannya, karena tarif baginya bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga simbol kontrol.
Alasan kedua lebih mendasar: tarif dianggap sebagai alat untuk memperluas jangkauan kekuasaan eksekutif. Setelah putusan Mahkamah Agung, Trump dikutip menolak ide bekerja sama dengan Kongres untuk meloloskan undang-undang tarif baru, dengan jawaban singkat bahwa ia merasa tidak perlu karena menganggap punya wewenang.
Namun “memamerkan otot” seperti itu akan lebih sulit jika ia harus bergantung pada pasal lain yang prosesnya lebih ketat. Jalur alternatif seperti Pasal 232 (alasan keamanan nasional) atau Pasal 301 (praktik perdagangan tidak adil) memiliki prosedur, pembuktian, dan batas regulasi yang dapat mengurangi fleksibilitas Trump menyesuaikan tarif secara cepat.
Putusan ini juga berpotensi melemahkan posisi tawar AS dalam negosiasi dagang, termasuk menjelang pertemuan yang diharapkan dengan Presiden China Xi Jinping tahun ini. Jika mitra dagang membaca bahwa ruang manuver tarif Trump menyempit, strategi negosiasi mereka bisa berubah.
Dalam respons cepat pascaputusan, Trump disebut sempat menerapkan tarif global 10 persen melalui Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, lalu menaikkan menjadi 15 persen. Namun, untuk mempertahankan kebijakan lebih dari sekitar 150 hari, ia membutuhkan persetujuan Kongres—sebuah pertarungan yang banyak politisi Republik enggan hadapi.
Sejarah juga menghantui opsi lain seperti menghidupkan kerangka Smoot-Hawley 1930 yang kerap dikaitkan dengan memperburuk Depresi Besar. Mengutip perangkat lama semacam itu bisa memicu badai politik dan hukum baru, terutama saat survei menunjukkan tarif tidak selalu populer.
Sementara kubu Trump menilai tarif memaksa mitra dagang “duduk di meja perundingan”, tokoh seperti Gubernur California Gavin Newsom menyerang kebijakan tersebut sebagai destruktif bagi ekonomi. Terlepas dari kritik, indikasi perubahan arah masih kecil—karena untuk mundur, Trump harus mengakui kekalahan dan merelakan simbol kekuasaan yang selama ini ia jadikan ciri kepemimpinannya.
